Legislatif – DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan monitoring pelayanan publik ke RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal sekaligus membahas rencana pengembangan rumah sakit, baru-baru ini.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan pada pemantauan pelayanan, termasuk pada hari libur. Berdasarkan pemaparan manajemen rumah sakit, pelayanan tetap berjalan normal, kecuali poliklinik yang memiliki pengaturan jam operasional tertentu.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk di hari libur,” ujar Fadli.
Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie, Fitriyanto Rajak, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dari berbagai komisi. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting karena rumah sakit masih membutuhkan penguatan di sejumlah sektor untuk pengembangan layanan.
“Kami bersyukur karena DPRD Provinsi secara utuh memberikan dukungan kepada rumah sakit. Saat ini kami masih membutuhkan banyak support untuk pengembangan layanan,” ujarnya.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Fitriyanto menjelaskan rumah sakit telah memiliki sekitar 29 dokter spesialis, termasuk beberapa subspesialis. Dengan ketersediaan tersebut, pihaknya menilai rumah sakit telah siap untuk meningkatkan status menjadi rumah sakit tipe B.
“Jumlah dokter spesialis kami sudah cukup mumpuni. Secara SDM, kami cukup siap untuk naik ke tipe B,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, manajemen rumah sakit merencanakan pembangunan gedung rawat inap lima lantai dengan kapasitas 208 tempat tidur. Pembangunan tersebut direncanakan dibiayai melalui APBD dan APBN sebagai bagian dari langkah strategis menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat di Provinsi Gorontalo.
Selain pembangunan fisik, DPRD juga mendorong agar layanan medical check-up (MCU) anggota dewan yang selama ini dilakukan di luar daerah dapat dialihkan ke RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Langkah tersebut dinilai dapat memaksimalkan fasilitas yang tersedia sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami siap menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan yang diminta. Dari sisi peralatan dan SDM, kami siap melayani,” tambah Fitriyanto.
Namun demikian, rumah sakit masih membutuhkan dukungan pengadaan alat kesehatan seperti mesin anestesi dan ventilator dengan nilai sekitar Rp900 juta per unit. Sementara itu, keterbatasan dana pokok pikiran (pokir) yang saat ini berkisar Rp500 juta menjadi tantangan tersendiri. DPRD mengusulkan penggabungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas tersebut.
Fadli optimistis, melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, berbagai tantangan yang dihadapi rumah sakit dapat diselesaikan secara bertahap.
“Insya Allah, semua persoalan bisa kita atasi bersama, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gorontalo semakin baik dan maksimal,” pungkasnya.
Reporter : Alya N.