GORONTALO — Pergantian atau penataan alat kelengkapan DPRD Provinsi Gorontalo menjadi momentum penting untuk memastikan setiap unsur kelembagaan dewan diisi oleh figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan menjaga marwah lembaga.
Salah satu posisi yang memiliki peran strategis adalah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo. Posisi ini bukan sekadar jabatan struktural di lingkungan DPRD, melainkan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga disiplin, etika, moral, dan kredibilitas para anggota dewan.
Dalam konteks tersebut, Meyke Camaru dinilai menjadi salah satu figur yang cukup tepat untuk dipertimbangkan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.
Bukan tanpa alasan. Pengalaman Meyke Camaru sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo menjadi modal penting untuk memahami dinamika internal lembaga legislatif, sekaligus memahami bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, kepentingan kelembagaan dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Badan Kehormatan membutuhkan sosok yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki keberanian untuk menjalankan aturan tersebut secara objektif. Sebab, tugas BK mencakup pemantauan dan evaluasi disiplin anggota DPRD, meneliti dugaan pelanggaran kode etik, melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, hingga menyampaikan keputusan kepada rapat paripurna.
Karena itu, seorang Ketua BK idealnya bukan figur yang mudah terseret kepentingan politik praktis. Ia harus mampu berdiri di tengah, mendengar semua pihak, memeriksa persoalan berdasarkan fakta dan aturan, kemudian mengambil sikap secara proporsional.
Di titik inilah sosok Meyke Camaru menarik untuk dipertimbangkan.
Kematangan dalam berkomunikasi, kemampuan membangun relasi dengan sesama anggota dewan maupun masyarakat, serta pengalaman menjalankan fungsi representasi rakyat menjadi modal yang dapat mendukung tugas tersebut.
Lebih dari itu, Ketua Badan Kehormatan membutuhkan keberanian moral. Ketika terdapat dugaan pelanggaran kode etik, prosesnya harus berjalan tanpa pandang bulu. Anggota DPRD yang dilaporkan harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan, sementara laporan masyarakat juga harus mendapatkan perhatian secara serius. Mekanisme seperti penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi merupakan bagian penting dari kerja Badan Kehormatan.
Artinya, BK bukan ruang untuk mencari kesalahan anggota dewan, tetapi ruang untuk memastikan bahwa seluruh anggota DPRD tetap berada dalam koridor etika, tata tertib dan sumpah/janji sebagai wakil rakyat.
Dalam perspektif itu, Meyke Camaru dapat menjadi pilihan yang menarik karena tantangan terbesar Badan Kehormatan bukan hanya soal memberikan sanksi, tetapi bagaimana membangun budaya disiplin dan keteladanan di lingkungan DPRD.
Ketua BK yang kuat bukanlah yang paling banyak memberikan teguran, melainkan yang mampu membuat seluruh anggota DPRD memahami bahwa menjaga kehormatan lembaga merupakan tanggung jawab bersama.
Menjaga Marwah Lembaga
DPRD adalah lembaga representasi rakyat. Karena itu, perilaku setiap anggota dewan akan selalu berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Ketika anggota DPRD mampu menjaga etika, disiplin dan integritas, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Sebaliknya, ketika persoalan etik dibiarkan, maka bukan hanya individu yang terdampak, tetapi citra DPRD secara keseluruhan.
Badan Kehormatan memiliki mandat untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
Maka, memilih Ketua BK seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik, tetapi juga mempertimbangkan integritas, kemampuan komunikasi, ketegasan, pengalaman, objektivitas dan keberanian mengambil keputusan.
Jika parameter tersebut menjadi pertimbangan, maka Meyke Camaru layak masuk dalam radar sebagai salah satu calon kuat Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.
Tentu keputusan akhir tetap berada pada mekanisme internal DPRD dan ketentuan yang berlaku. Namun, gagasan untuk menempatkan figur yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan patut menjadi perhatian.
Sebab pada akhirnya, Badan Kehormatan bukan hanya tentang menghukum pelanggaran, tetapi tentang menjaga kehormatan lembaga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPRD.
Dan untuk tugas sebesar itu, DPRD membutuhkan figur yang mampu berdiri tegak ketika aturan harus ditegakkan, namun tetap bijaksana ketika setiap persoalan harus diselesaikan secara adil.
Meyke Camaru? Bisa jadi, ia adalah salah satu figur yang tepat untuk tugas tersebut.
#FFS