Isu kekerasan seksual terhadap anak jadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo, Jumat (6/2/2026).
Dalam forum yang melibatkan berbagai unsur masyarakat itu, sejumlah isu krusial mengemuka, salah satunya adalah persoalan kekerasan seksual terhadap anak.
Adhan Dambea menegaskan, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembenahan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan sosial yang menyasar anak-anak usia sekolah.
“Ini persoalan yang tidak bisa dipikul pemerintah sendiri. Ini tanggung jawab kolektif kita semua,” ujar Adhan (06/02/26).
Adhan menekankan, keluarga harus kembali mengambil peran sebagai garda terdepan dalam melindungi anak.
Menurutnya, lemahnya kontrol dalam lingkungan rumah tangga serta minimnya pendampingan orang tua menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
Sebagai langkah awal, sejak memulai masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Gorontalo telah menerbitkan surat edaran yang mengimbau orang tua untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak setiap hari.
Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak juga menjadi perhatian utama.
“Banyak persoalan sosial berawal dari akses digital yang tidak terkontrol,” tegas Adhan.
“Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan surat edaran. Perlu gerakan bersama lintas sektor, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan keluarga,” tambahnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Gorontalo berencana memperkuat pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan ulama serta tokoh masyarakat.