GORONTALO – Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat menggelar kegiatan silaturahmi bersama pimpinan dan anggota partai politik di Kota Gorontalo pada Kamis (5/3/2026) di Grand Q Hotel Gorontalo. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara organisasi masyarakat sipil dan para aktor politik untuk membahas dinamika demokrasi serta penguatan peran partai politik di daerah.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.00 WITA itu mengangkat tema “Dinasti Politik Akan Menghambat Peluang Kader yang Lebih Pantas Memimpin Daerah dan Dipastikan Mempraktikkan Ketidakadilan dan Ketidakadaban.” Tema ini menjadi sorotan utama dalam diskusi yang bertujuan mendorong proses demokrasi yang lebih sehat serta membuka peluang yang lebih adil bagi kader-kader terbaik dalam memimpin daerah.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam sambutannya pada pukul 17.27 WITA menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, komunikasi yang baik di antara para aktor politik sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan demokrasi di daerah, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan yang menjadi momen memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.
Adhan Dambea juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan sikap saling menyimpan dendam.
“Perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga etika, saling menghargai, dan tidak memelihara dendam karena perbedaan tersebut,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi ini turut dirangkaikan dengan buka puasa bersama yang dihadiri pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil di Gorontalo.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komunikasi yang lebih konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat demokrasi di daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Reporter : Juriya