JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, memimpin langsung kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mengawal berbagai usulan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo agar mendapat dukungan pemerintah pusat.
Rombongan DPRD diterima oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, bersama jajaran kementerian. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi ke sejumlah kawasan transmigrasi di Gorontalo beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang mencakup peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan transmigrasi, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Boalemo.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan anggaran.
“Daerah tidak boleh hanya menunggu. Kita harus proaktif datang ke kementerian untuk mengawal setiap usulan pembangunan. Alhamdulillah, proposal yang kami sampaikan mendapat respons yang sangat baik dari Bapak Wakil Menteri,” ujar Thomas Mopili.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan kementerian menjadi salah satu strategi penting dalam memperjuangkan kebutuhan daerah di tengah tingginya persaingan usulan pembangunan dari berbagai provinsi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai pengembangan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kawasan tersebut juga perlu diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor pertanian dan hortikultura.
Ia menyebut sejumlah kawasan transmigrasi di Gorontalo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra buah-buahan seperti durian, alpukat, dan rambutan yang didukung keberadaan penangkaran bibit mandiri.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, menjelaskan pihaknya telah menyerahkan proposal revitalisasi infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, hingga perbaikan rumah masyarakat transmigrasi.
Menurutnya, Kementerian Transmigrasi memberikan sinyal positif terhadap usulan tersebut, termasuk peluang dukungan revitalisasi sarana pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.
Di sisi lain, Anggota Komisi III, Syarifudin Bano, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil reses di kawasan transmigrasi Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta penyediaan jaringan air bersih di Desa Bukit Aren, Ayumolingo, dan Hiyalo Oyile.
Sementara itu, Anggota Komisi III Anas Jusuf mengajak Kementerian Transmigrasi untuk melihat secara langsung perkembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Boalemo, khususnya Kecamatan Wonosari yang dinilai berhasil berkembang menjadi kawasan ekonomi masyarakat dengan potensi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menyatakan pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Ia mengungkapkan, secara nasional terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa peserta transmigrasi yang tersebar pada 154 kawasan prioritas nasional. Menurutnya, Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang terus dikembangkan karena memiliki kawasan transmigrasi yang potensial di berbagai sektor, mulai dari pertanian, permukiman, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan di kawasan transmigrasi dapat segera direalisasikan. Kehadiran infrastruktur yang memadai serta peningkatan layanan dasar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Provinsi Gorontalo.