Legislatif– Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dan kebutuhan penguatan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi dua aspirasi utama yang mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari sulitnya mendapatkan LPG bersubsidi hingga keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha kecil.
Salah seorang warga, Usman Kuli, mengungkapkan keresahannya terhadap distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai tidak menentu. Menurutnya, kelangkaan gas bersubsidi seolah menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.
“LPG ini seperti musiman. Saat bulan Ramadan stoknya banyak, tetapi setelah itu mulai langka. Kalau pun ada, harganya bisa mencapai Rp25 ribu per tabung,” keluh Usman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Meyke Camaru menegaskan bahwa persoalan distribusi LPG bersubsidi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Ia menilai, kelangkaan yang terus terjadi mengindikasikan adanya distribusi yang perlu diawasi lebih ketat.
“Kami menerima banyak laporan serupa dari masyarakat. Karena itu, kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG benar-benar tepat sasaran sesuai peruntukannya,” ujar Meyke.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo itu mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi, termasuk mendorong evaluasi terhadap pangkalan-pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau memang ada pangkalan yang sengaja memainkan distribusi atau menjual di atas ketentuan, tentu harus diberikan sanksi tegas. Bila pelanggarannya terbukti, kami akan mendorong agar izinnya dievaluasi bahkan dicabut. Subsidi ini adalah hak masyarakat dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Selain persoalan LPG, reses juga diwarnai aspirasi dari para pelaku UMKM yang berharap adanya dukungan pemerintah dalam memperkuat modal usaha.
Perwakilan generasi muda, Vivi Bagar, menyampaikan tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam membangun usaha secara mandiri. Sementara itu, warga lainnya, Nadia Naki, menjelaskan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga di Bulotadaa Barat menggantungkan penghasilan keluarga dari usaha kuliner rumahan, seperti pembuatan kue tradisional dan penjualan nasi kuning.
Mendengar aspirasi tersebut, Meyke menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu sektor yang terus diperjuangkannya di DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, nilai bantuan modal usaha yang pernah diberikan sebesar Rp1 juta sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan pelaku usaha saat ini.
“Saya sangat memahami kondisi ibu-ibu pelaku UMKM. Dengan harga bahan baku yang terus meningkat, bantuan Rp1 juta tentu sudah kurang memadai. Karena itu, kami di DPRD terus mendorong agar bantuan modal usaha bisa ditingkatkan,” katanya.
Upaya tersebut, lanjut Meyke, mulai membuahkan hasil. Saat ini bantuan modal bagi pelaku UMKM telah mengalami peningkatan menjadi Rp2,5 juta per pelaku usaha, sementara bantuan bagi pemilik kios meningkat hingga Rp5 juta.
Ia berharap peningkatan bantuan tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Ketika usaha kecil tumbuh, maka ekonomi keluarga juga ikut bergerak. Inilah yang terus kami perjuangkan,” pungkas Meyke.
Di akhir kegiatan, Meyke menegaskan komitmennya untuk terus membawa seluruh aspirasi masyarakat Bulotadaa Barat ke tingkat pembahasan di DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga setiap persoalan yang dihadapi warga dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.