GORONTALO – Gelombang desakan publik terhadap penanganan konflik tambang di kawasan Batu Gergaji semakin menguat. Salah satunya datang dari Aliansi Masyarakat Penambang dan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Polda Gorontalo, Senin (27/07/2026),
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Gorontalo diminta untuk turun tangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran pejabat utama (PJU) Polres Bone Bolango atas dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam konflik tersebut.
“Sangat tidak rasional jika personel bawahan bergerak atau bertindak di lapangan tanpa adanya komando dari pimpinan. Propam Polda Gorontalo harus mengusut tuntas seluruh PJU Polres Bone Bolango guna memastikan transparansi dan integritas institusi,” tegas Dewa Diko, salah satu Orator.
Selain dugaan keterlibatan oknum aparat, sorotan tajam juga tertuju pada insiden pembukaan garis polisi (police line) secara sepihak di lokasi sengketa Batu Gergaji. Polda Gorontalo didesak untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelepasan garis pengaman tersebut.
Secara aturan dan marwah hukum, police line merupakan simbol kewenangan resmi kepolisian yang dipasang dalam rangka proses penyidikan atau pengamanan area sengketa/TKP. Pembukaan garis tersebut secara tidak sah dinilai telah mencederai kehormatan serta wewenang institusi Polri.
“Kami sudah hampir 6 kali melapor ke Polres Bone Bolango terkait pembukaan Police Line ini, tapi laporan kami di tolak dan tidak ditindaklanjuti,” ungkap Dewa
Massa Aksi berharap Polda Gorontalo dapat mengambil langkah tegas, netral, dan profesional dalam mengusut tuntas baik dugaan keterlibatan internal oknum anggota, maupun pelanggaran hukum terkait penerobosan police line demi menjaga marwah kepolisian dan kepastian hukum di wilayah Bone Bolango.