GORONTALO – Pimpinan dan anggota Komisi III serta Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia untuk membahas sejumlah agenda strategis pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut membahas kebutuhan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, kelanjutan pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, hingga penanganan bencana di Provinsi Gorontalo.
Kunjungan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah kebutuhan dan kendala pembangunan daerah yang membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas.
DPRD Dorong Kepastian DIPA Infrastruktur
Untuk sektor infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya kepastian pencairan dan penertiban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk paket pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), Daerah Irigasi (DI), dan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
DPRD menilai ketepatan waktu penurunan DIPA menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan, terutama untuk proyek yang memiliki waktu pengerjaan terbatas.
Komisi III juga mendorong adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan program infrastruktur, termasuk kemungkinan penerapan skema penarikan dana atau relaksasi pencairan serta pengalihan sejumlah pekerjaan ke pola kontrak tahun jamak atau multi-years.
Skema tersebut dinilai dapat memberikan waktu pengerjaan yang lebih memadai, khususnya untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan pengairan yang membutuhkan waktu pelaksanaan cukup panjang.
26 Titik Sumur JIAT Jadi Perhatian
Dalam pembahasan JIAT, DPRD turut menyampaikan persoalan keterbatasan tenaga teknis dan kontraktor lokal yang memiliki kemampuan serta peralatan untuk pekerjaan pengeboran sumur dalam.
Gorontalo diproyeksikan memperoleh alokasi 26 titik sumur bor air tanah. Namun, keterbatasan sumber daya pelaksana menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusi agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
Selain JIAT, DPRD juga menyoroti pelaksanaan program IJD serta kebutuhan pembangunan jalan dan irigasi yang lebih merata di seluruh wilayah Gorontalo.
DPRD berharap perencanaan pembangunan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebutuhan daerah secara menyeluruh, termasuk memastikan kesinambungan antara pembangunan jalan, drainase dan infrastruktur pengairan.
Dorong Kelanjutan Pembangunan RSUD Ainun
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pentingnya dukungan terhadap kelanjutan pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
Sebagai rumah sakit tingkat provinsi, keberadaan RSUD tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan di Gorontalo.
Dengan kebutuhan pembangunan yang besar, DPRD mendorong agar dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan untuk membantu mempercepat penyelesaian pembangunan rumah sakit tersebut.
DPRD juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, terutama setelah adanya penyesuaian dan pemotongan transfer ke daerah. Kondisi tersebut membuat pembangunan RSUD perlu dilakukan secara bertahap melalui kemampuan anggaran daerah serta pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dalam aspek perencanaan dan penganggaran dinilai penting agar pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dapat terus berjalan dan tidak berlangsung terlalu lama.
Penanganan Bencana Perlu Dukungan Terpadu
Selain infrastruktur dan kesehatan, DPRD Provinsi Gorontalo turut membahas kebutuhan anggaran dan dokumen pendukung untuk penanganan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
DPRD mendorong penanganan bencana dilakukan secara terpadu, mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Upaya tersebut membutuhkan dukungan perencanaan, penganggaran serta dokumen teknis yang memadai.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, mitigasi hingga penanganan dampak bencana.
DPRD Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperjuangkan kebutuhan pembangunan Gorontalo melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah program strategis daerah membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga sehingga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo diterima jajaran Bappenas, di antaranya Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Nursyaf Rullihandia S., S.T., M.M., serta Plt. Direktur Sumber Daya Air Ir. Juari, M.E.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD berharap hasil pembahasan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pemerintah pusat.
Dengan demikian, program prioritas Gorontalo di sektor infrastruktur, kesehatan dan penanggulangan bencana diharapkan memperoleh dukungan yang lebih optimal serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.