Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan teguran keras kepada jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) Pemerintah Kota Gorontalo yang berlangsung pada Ahad (17/5/2026).
Teguran tersebut lantaran minimnya laporan dan lambatnya respons jajaran pemerintah daerah terkait musibah banjir yang saat ini sedang melanda sejumlah wilayah di Kota Gorontalo, seperti di kawasan Heledulaa Selatan, Heledulaa Utara, dan Moodu.
Ia menegaskan bahwa urusan kemaslahatan dan keselamatan rakyat yang sedang tertimpa musibah sama sekali tidak boleh dipandang sebelah mata.
Ketegasan tersebut diluapkan Wali Kota Adhan karena dirinya justru mengetahui kondisi banjir dari aduan langsung masyarakat melalui pesan WhatsApp, bukan dari laporan resmi bawahannya sekembalinya ia dari Jakarta.
Wali Kota Adhan mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk hadir dan memberikan solusi konkret di lapangan, mulai dari evakuasi hingga penyediaan tempat pengungsian yang layak bagi warga yang rumahnya terendam air.
“Jangan pandang enteng bapak dan ibu, karena sebagaimana selalu saya katakan bahwa kita ini telah sepakat untuk mengurus rakyat, ya. Jadi tidak ada alasan kalau mengurus rakyat,” tegas Wali Kota Adhan Dambea dengan nada tinggi dalam rapat evaluasi tersebut.
“Masyarakat menerima musibah seperti itu, kan itu satu hal yang tidak dimintakan oleh mereka. Tanggung jawab kita sebagai pemerintah, memikirkan mereka,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Adhan juga menyentil kinerja para camat dan lurah agar tidak hanya bangga dengan jabatan yang melekat, melainkan harus lebih peka, simpatik, dan aktif turun langsung ke tengah masyarakat.
Ia berharap koordinasi penanganan bencana di masa depan dapat berjalan lebih cepat dan tanggap tanpa harus menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.
Menurutnya, hak masyarakat adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah, terlebih dalam situasi darurat musim penghujan seperti saat ini.