Gorontalo – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menegaskan pentingnya penguatan anggaran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sekaligus mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan Fadli Poha saat memimpin rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama DPMPTSP dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Fadli, DPMPTSP merupakan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang investasi. Karena itu, instansi tersebut harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal.
“DPMPTSP merupakan pintu utama investasi di daerah. Jika pelayanan semakin cepat, mudah, dan profesional, maka kepercayaan investor juga akan meningkat. Pada akhirnya, investasi yang masuk akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Fadli.
Ia menilai peningkatan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar mampu memperkuat kualitas pelayanan, termasuk peningkatan koordinasi dengan DPMPTSP kabupaten dan kota agar sistem pelayanan perizinan berjalan lebih terintegrasi.
Menurutnya, investasi tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga ditentukan oleh kualitas birokrasi dan kemudahan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha.
“Kalau kita ingin bersaing dengan daerah lain dalam menarik investor, maka pelayanan harus menjadi prioritas. Jangan sampai investor mengalami kendala hanya karena sistem pelayanan yang belum optimal,” katanya.
Selain pelayanan investasi, Fadli juga menilai penguatan DPMPTSP akan berdampak langsung terhadap perkembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui pelayanan perizinan yang semakin mudah dan cepat.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran DPMPTSP sehingga berbagai inovasi pelayanan, termasuk pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha, dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Dukungan anggaran bukan sekadar untuk membiayai kegiatan rutin, tetapi harus menjadi investasi pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Ketika investasi meningkat dan UMKM berkembang, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen terus mengawal pembahasan anggaran DPMPTSP dalam APBD Tahun Anggaran 2027 agar setiap program yang dijalankan benar-benar mampu memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.