GORONTALO – Volume sampah di Kota Gorontalo terus menunjukkan tren peningkatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo mencatat produksi sampah kini telah mencapai sekitar 140 hingga 143 ton per hari, kondisi yang dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
Kepala DLH Kota Gorontalo, Lukman Kasim, mengatakan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak akan mampu menampung sampah dalam jangka panjang apabila tidak dibarengi dengan perubahan pola pengelolaan, terutama melalui pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Setiap hari produksi sampah di Kota Gorontalo mencapai sekitar 140 sampai 143 ton. Jika tidak ada upaya pengurangan dari sumbernya, cepat atau lambat TPA akan penuh,” ujar Lukman saat menjadi narasumber pada kegiatan silaturahmi pemerintah daerah bersama masyarakat di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Timur.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan volume sampah yang masuk ke TPA.
Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup kini tidak lagi memperbolehkan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka. Selain itu, praktik pembakaran sampah di TPA juga tidak lagi diperkenankan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
“Karena itu, langkah paling efektif adalah mengurangi sampah sejak dari rumah dengan membiasakan memilah sampah organik dan anorganik. Kalau ini dilakukan secara bersama-sama, volume sampah yang dibuang ke TPA akan jauh berkurang,” jelasnya.
Lukman mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan pelayanan persampahan. Saat ini, DLH didukung 54 unit getor, sembilan armada pengangkut sampah yang melayani seluruh kecamatan, serta sekitar 340 tenaga kebersihan yang bekerja setiap hari menjaga kebersihan kota.
Meski demikian, besarnya biaya operasional belum diimbangi dengan penerimaan dari sektor retribusi persampahan. DLH mencatat kebutuhan anggaran pengelolaan sampah mencapai sekitar Rp9 miliar setiap tahun, sementara realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2025 baru sekitar Rp3,2 miliar.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tetapi keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan dukungan masyarakat, baik melalui pembayaran retribusi maupun kepedulian menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Selain mengajak masyarakat membayar retribusi melalui sistem non-tunai yang telah disediakan pemerintah, DLH juga mengimbau warga untuk mulai menerapkan kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah sampah sejak dari rumah.
Menurut Lukman, langkah-langkah kecil tersebut akan memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo sekaligus memperpanjang usia operasional TPA.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Menjaga kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita mulai memilah sampah dari rumah hari ini, kita sedang menjaga lingkungan Kota Gorontalo untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.