BONE BOLANGO, Hallo-Post.com – Kebakaran lahan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, memasuki hari keenam hingga Minggu (4/10/2026). Api dilaporkan masih merambat di kawasan ladang, sehingga Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran meluas.
Persoalan tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Dunggala untuk memantau kesiapan pemerintah desa menghadapi dampak kemarau berkepanjangan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan diterima Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, di ruang pertemuan Kantor Desa Dunggala.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan bahwa dampak kemarau tidak hanya memicu kebakaran lahan, tetapi juga menyebabkan kekurangan air bersih dan gagal panen yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Desa Dunggala terdiri atas tiga dusun. Saat ini, warga Dusun I dan Dusun II mengalami kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama PMI dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyalurkan bantuan air bersih.
Sementara itu, sektor pertanian turut terdampak serius. Seluruh lahan pertanian masyarakat di desa tersebut dilaporkan mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Api Sulit Dipadamkan karena Lokasi di Pegunungan
Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, menjelaskan bahwa penanganan kebakaran di Dusun III telah dilakukan. Namun, masih terdapat titik api yang belum sepenuhnya padam dan berpotensi menjalar ke kawasan sekitarnya.
Kondisi geografis menjadi salah satu kendala penanganan. Kawasan ladang di Desa Dunggala terhubung dengan wilayah Desa Miranti, sehingga kebakaran berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan.
Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah desa telah membentuk tim yang bertugas melakukan pendataan dan memantau aktivitas pemilik lahan. Masyarakat juga terus diimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina M. Udoki, meminta pemerintah daerah dan BPBD meningkatkan upaya penanganan tanpa menunggu api semakin membesar.
“Sampai dengan sekarang kebakaran area ladang apinya belum padam, masih merambat sampai hari ini. Jadi kami minta perhatian juga kepada pemerintah, BPBD untuk tetap siaga,” kata Kristina.
Menurutnya, pemadaman perlu segera dilakukan mengingat lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
“Ini memang tidak bisa ditunggu padam sendiri. Memang harus ada upaya-upaya untuk pemadaman,” ujarnya.
Kristina juga mengingatkan masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan selama kondisi kemarau masih berlangsung. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang lebih luas.
“Ketika terjadi kebakaran maka akan susah untuk memadamkan karena memang ada di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran,” katanya.
Ia berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BPBD memperkuat koordinasi agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
“Kami berharap BPBD, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten untuk sama-sama mengantisipasi ini,” tegasnya.
Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Jadi Perhatian
Selain kebakaran lahan, Komisi I turut menyoroti keterbatasan air bersih yang dialami masyarakat Desa Dunggala. Meski distribusi air telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bone Bolango, kebutuhan warga masih memerlukan dukungan lanjutan.
“Masalah air bersih juga, Dunggala juga kekurangan air bersih. Sehingga masih berharap suplai. Dari kemarin sudah disuplai oleh BPBD kabupaten, mungkin juga dari PMI ikut. Berharap juga ikut membantu,” ujar Kristina.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, PMI, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan instansi terkait untuk memperkuat langkah antisipasi selama kemarau berkepanjangan.
Penanganan tersebut diharapkan mencakup pemadaman kebakaran, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta persiapan pemulihan sektor pertanian yang terdampak gagal panen.
Komisi I menilai koordinasi lintas instansi dan tindakan sejak dini diperlukan agar dampak kemarau tidak semakin meluas dan beban masyarakat dapat diminimalkan.