GORONTALO UTARA, Hallo-Post.com – Dampak kemarau panjang di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, tidak hanya memicu keterbatasan air bersih, tetapi juga menyebabkan sejumlah petani mengalami gagal panen. Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pun mendorong pemerintah menyiapkan bantuan bibit gratis agar petani dapat kembali menanam saat musim hujan tiba.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Molingkapoto Selatan, Sabtu (3/10/2026). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, untuk melihat langsung kesiapan pemerintah desa dalam menghadapi dampak kemarau, khususnya terkait kebutuhan air bersih dan kondisi sektor pertanian.
Rombongan diterima Sekretaris Desa Molingkapoto Selatan, Imran Kasim, di kantor desa setempat.
Desa Molingkapoto Selatan merupakan hasil pemekaran dari Desa Molinggapoto. Wilayah ini terbagi atas empat dusun, dengan luas sekitar 1.834 hektare dan jumlah penduduk 1.496 jiwa.
Imran menjelaskan, kekeringan berkepanjangan mulai dirasakan masyarakat di seluruh dusun. Keterbatasan air bersih menjadi salah satu persoalan utama yang harus dihadapi warga.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki telah dilakukan melalui bantuan sejumlah pihak, di antaranya Brimob dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi kemarau.
Namun, upaya penanganan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Sektor pertanian turut terdampak akibat minimnya ketersediaan air, sehingga sejumlah petani dilaporkan mengalami gagal panen.
Petani Butuh Bantuan untuk Kembali Menanam
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Siti Nur’ani Sompie, mengatakan penanganan kekurangan air bersih di Desa Molingkapoto Selatan telah melibatkan kolaborasi pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Polda, dan BWS.
“Untuk kebutuhan air memang empat dusun itu sudah kekurangan air bersih, tapi sudah ada upaya-upaya dari pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Gorontalo Utara, Polda dan BWS untuk air bersih, begitu juga kepada perangkat desa untuk tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar jangan membakar rumput sembarangan yang bisa mengakibatkan api cepat menjalar ke mana-mana,” kata Siti.
Meski penanganan kebutuhan air bersih terus dilakukan, Siti menilai pemerintah juga perlu mempersiapkan langkah pemulihan bagi petani yang kehilangan hasil panen.
Menurutnya, petani berpotensi menghadapi kesulitan untuk kembali mengolah lahan ketika hujan turun, terutama jika tidak lagi memiliki modal maupun persediaan bibit untuk memulai penanaman.
“Yang jadi polemik sekarang, bagaimana ketika hujan turun mereka yang gagal panen ini sudah tidak punya apa-apa. Dari mana mereka mendapatkan bantuan bibit untuk menanam kembali,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah agar menyiapkan bantuan bibit gratis bagi petani yang terdampak gagal panen. Bantuan itu diharapkan dapat membantu petani kembali berproduksi ketika kondisi cuaca memungkinkan.
“Sesuai prediksi hujan akan turun bulan November. Kami atas nama Komisi I menginstruksikan kepada pemerintah bagaimana caranya petani yang gagal panen ini mendapatkan bantuan bibit gratis,” tegas Siti.
Antisipasi Kemarau Harus Diikuti Pemulihan Pertanian
Komisi I menilai penanganan dampak kemarau perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi selama musim kering, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pemulihan sektor pertanian sejak dini.
Ketersediaan bibit dan dukungan bagi petani terdampak menjadi bagian penting agar lahan pertanian dapat kembali produktif setelah musim hujan tiba.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun menyiapkan bantuan konkret bagi petani yang mengalami gagal panen.
Dengan demikian, upaya menghadapi kemarau tidak hanya berfokus pada penanganan kondisi darurat, tetapi juga pada pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak.