GORONTALO — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra kerja, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Gorontalo, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo, dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Gorontalo pada Senin (11/05/2026) di ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo.
Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja tahun 2026 serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga mitra, terutama terkait minimnya anggaran operasional bagi KPID dan KIP.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin baik antara Kominfo, KPID, KIP, dan Komisi I DPRD, meskipun dirinya baru dua hari menjabat setelah sebelumnya bertugas sebagai Kepala Biro Hukum.
Menurut Trizal Entengo, struktur Dinas Kominfo saat ini telah berkembang dari tiga bidang menjadi lima bidang sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Setelah melakukan identifikasi awal, ia menemukan bahwa persoalan utama yang dihadapi KPID dan KIP adalah keterbatasan anggaran operasional.
“KPID hanya memiliki anggaran sekitar Rp100 juta per tahun untuk tujuh anggota. Itu tentu sangat terbatas untuk menjalankan program secara maksimal,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan KPID dan KIP sangat membantu tugas Dinas Kominfo sehingga kinerja kedua lembaga tersebut juga menjadi bagian dari kinerja dinas. Karena itu, pihaknya berencana melakukan audiensi bersama KPID dan KIP guna menyusun format pertanggungjawaban kinerja yang lebih kuat agar dapat meyakinkan tim anggaran untuk menambah alokasi dana operasional.
Selain itu, Trizal Entengo menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi penggunaan anggaran dan lebih memprioritaskan pelayanan publik dibanding kegiatan seremonial. Ia juga meminta dukungan, kritik, dan masukan dari Komisi I DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran lembaga tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, menilai kondisi KPID dan KIP saat ini sangat memprihatinkan karena minimnya perhatian pemerintah terhadap kedua lembaga tersebut.
“Kami melihat tidak ada kemauan serius pemerintah untuk memberdayakan KPID dan KIP. Buktinya hanya diberikan anggaran Rp100 juta per tahun,” tegas Fikram Salilama.
Ia mengatakan program-program KPID dan KIP sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun pelaksanaannya terhambat akibat keterbatasan anggaran. Salah satu contohnya adalah pengawasan dan sosialisasi siaran FIFA World Cup yang dinilai penting karena menjadi tontonan masyarakat luas.
“Piala Dunia itu dinikmati seluruh rakyat dan hanya empat tahun sekali. Tapi dengan kondisi anggaran seperti sekarang, mereka kesulitan bekerja secara maksimal,” katanya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pun mendesak Dinas Kominfo agar mempertimbangkan penambahan anggaran bagi KPID dan KIP supaya kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan program pelayanan informasi kepada masyarakat secara optimal.
“Kalau hanya Rp100 juta atau Rp150 juta tiap tahun, itu sama saja hanya menggugurkan kewajiban aturan. Kalau memang tidak mampu didukung, buat apa dibentuk? Ini sangat membantu pemerintah dan juga masyarakat,” ujarnya.
Di akhir rapat, Komisi I DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap program-program KPID dan KIP sekaligus berharap pemerintah daerah dapat lebih serius memperhatikan kebutuhan operasional kedua lembaga tersebut demi peningkatan pelayanan informasi dan penyiaran kepada masyarakat Gorontalo.
Reporter : Alya N.