GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (17/9/2026), untuk memperoleh kepastian terkait keberlanjutan program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo.
Kunjungan tersebut diterima langsung Direktur Pembiayaan Hibah Dalam Negeri Bappenas, Agustin. Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat dari Kementerian Haji dan Umrah yang diterima pada 27 Agustus 2026 terkait status pelaksanaan program revitalisasi Asrama Haji di Gorontalo.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan klarifikasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan status program, khususnya setelah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur sejumlah kelembagaan di tingkat pemerintah pusat.
Bukan Dibatalkan, Revitalisasi Ditunda
Espin mengatakan, hasil koordinasi dengan Bappenas memastikan program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo tidak dibatalkan.
Namun, pelaksanaannya untuk sementara mengalami penundaan.
“Setelah kami melakukan klarifikasi ke Bappenas, ternyata program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo tidak dibatalkan, tetapi ditunda sementara,” kata Espin.
Menurut Espin, penundaan tersebut berkaitan dengan perubahan organisasi dan nomenklatur pada sejumlah kementerian/lembaga, termasuk perubahan struktur yang berkaitan dengan Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah serta Bappenas.
Perubahan kelembagaan tersebut turut memengaruhi alur administrasi dan proses pelaksanaan program revitalisasi yang sebelumnya telah direncanakan.
Gorontalo Tetap Masuk Alokasi Pembiayaan
Espin menegaskan, program revitalisasi Asrama Haji Gorontalo tetap tercatat dalam alokasi pembiayaan.
Dengan demikian, penundaan yang terjadi tidak berarti program tersebut dihentikan atau dibatalkan. Masih terdapat sejumlah penyesuaian yang perlu diselesaikan di tingkat pemerintah pusat.
“Jadi ini bukan pembatalan program. Gorontalo tetap masuk dalam alokasi pembiayaan revitalisasi Asrama Haji. Hanya saja masih diperlukan sejumlah penyesuaian, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia maupun kelengkapan administrasi,” jelasnya.
Menurutnya, klarifikasi tersebut menjadi penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai masa depan program revitalisasi Asrama Haji di Gorontalo.
Komisi III Akan Terus Mengawal
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus mengawal proses penyesuaian tersebut hingga program revitalisasi dapat kembali dilanjutkan.
DPRD berharap proses administrasi dan penataan kelembagaan di tingkat pemerintah pusat dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk Gorontalo dapat berjalan kembali.
“Kami berharap proses penyesuaian ini dapat segera diselesaikan sehingga program revitalisasi Asrama Haji di Gorontalo bisa kembali berjalan,” pungkas Espin.