GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah persoalan yang disampaikan Pemerintah Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam kunjungan kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat desa.
Kunjungan tersebut diterima Kepala Desa Bendungan, Mus Yasin, bersama jajaran pemerintah desa.
Dalam pertemuan, pemerintah desa menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, mulai dari data desil penerima bantuan, pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas, hingga honor guru Taman Kanak-kanak (TK).
Data Penerima Bantuan Jadi Perhatian
Kepala Desa Bendungan, Mus Yasin, mengatakan persoalan data desil menjadi salah satu kendala karena masih terdapat warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima berdasarkan data yang digunakan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar program bantuan dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Selain persoalan data bantuan, pelayanan kesehatan melalui BPJS di tingkat Puskesmas juga menjadi keluhan masyarakat.
“Persoalan desil penerima bantuan masih menjadi perhatian kami. Begitu juga dengan pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas yang sering dikeluhkan masyarakat. Termasuk honor guru TK yang perlu mendapat perhatian,” kata Mus Yasin.
DPRD Minta Data Bantuan Sesuai Kondisi Lapangan
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat desa.
Menurut Sri Darsianti, persoalan data penerima bantuan perlu mendapat perhatian agar kebijakan perlindungan sosial dapat diterapkan secara tepat sasaran.
“Data penerima bantuan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai ada warga yang secara kondisi membutuhkan, tetapi tidak terakomodasi karena persoalan data,” ujar Sri Darsianti.
Ia juga menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan kepastian pelayanan ketika membutuhkan akses kesehatan.
“Kalau ada kendala dalam pelayanan BPJS di Puskesmas, ini harus dicari akar masalahnya. Masyarakat tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Honor Guru TK Turut Disoroti
Persoalan honor guru TK juga menjadi perhatian Komisi IV.
Sri Darsianti menyebut persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena berkaitan dengan keberlangsungan layanan pendidikan anak usia dini.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah desa akan dicatat dan menjadi bahan pembahasan serta koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Kami akan mencatat seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah desa dan masyarakat. Ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan persoalan di lapangan mendapatkan tindak lanjut,” ujar Sri Darsianti.
Komisi IV selanjutnya akan membawa berbagai aspirasi dan temuan dari kunjungan tersebut untuk dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing pihak.