GORONTALO — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026).
Namun, pengukuhan tersebut tidak hanya dipandang sebagai agenda seremonial. Kepengurusan yang dipimpin Syarif Mbuinga itu langsung menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat peran BPD sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.
Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, ABPEDNAS perlu membangun kolaborasi dengan berbagai unsur yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk pemerintah desa, kelurahan, BPD, serta organisasi lainnya.
“Konsolidasi organisasi menjadi langkah awal. Kami akan membangun kolaborasi dan kolektivitas bersama rekan-rekan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, kelurahan, dan BPD,” ujar Syarif.
Ia menegaskan, keberadaan ABPEDNAS harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, agenda organisasi ke depan tidak boleh berhenti pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan semata.
Salah satu perhatian yang akan didorong adalah penguatan hubungan kerja antara Kepala Desa atau Pemerintah Desa dengan BPD. Syarif menilai hubungan yang produktif antara kedua unsur tersebut penting untuk memastikan proses pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini merupakan awal untuk menyiapkan kegiatan yang menjangkau sampai ke level desa,” katanya.
Menurut Syarif, masih terdapat persoalan di sejumlah daerah terkait hubungan antara BPD dan Kepala Desa. Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan tersebut berpotensi menghambat jalannya pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ABPEDNAS Gorontalo akan mendorong terciptanya komunikasi dan kerja sama yang lebih harmonis antara BPD dan pemerintah desa.
Syarif juga menegaskan bahwa keberadaan ABPEDNAS diarahkan pada penguatan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik praktis.
“Jangan melihat ini dalam kacamata politik. Fokus kita adalah bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan kepengurusan yang telah terbentuk hingga tingkat kabupaten, ABPEDNAS Gorontalo diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi bagi anggota BPD sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan desa.
Bagi kepengurusan baru, pengukuhan tersebut menjadi titik awal untuk membawa agenda organisasi lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.