GORONTALO, Hallo-Post.com – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kesiapan perencanaan sejumlah program pembangunan daerah, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kawasan kumuh, pembangunan jalan, hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas PUPR-PK Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus didukung perencanaan teknis yang matang sebelum masuk tahap penganggaran dan pelaksanaan.
Menurutnya, kesiapan dokumen perencanaan menjadi faktor penting agar program yang telah dialokasikan anggarannya dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita ingin memastikan bahwa program pembangunan yang masuk dalam perencanaan benar-benar sudah siap secara teknis. Jangan sampai anggarannya tersedia, tetapi dokumen perencanaannya belum siap. Ini yang harus kita benahi bersama,” kata Espin.
BSPS hingga Kawasan Kumuh Perlu Perencanaan Jelas
Selain program BSPS dan pembangunan infrastruktur jalan, Komisi III turut menyoroti kebutuhan perencanaan penanganan kawasan kumuh.
Penanganan kawasan tersebut, menurut Espin, tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Diperlukan pemetaan dan desain yang jelas agar intervensi pemerintah sesuai dengan kebutuhan serta tepat sasaran.
Komisi III juga mendorong agar pengembangan kawasan strategis daerah didukung dokumen perencanaan teknis. Dengan demikian, penetapan kawasan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang terukur.
TPA Talumelito Overload, DED Didorong Segera Disiapkan
Persoalan TPA Talumelito menjadi salah satu perhatian utama dalam RDP tersebut. Kapasitas tempat pembuangan akhir yang semakin terbatas dinilai membutuhkan langkah penanganan yang didukung kajian teknis dan perencanaan yang jelas.
Komisi III mendorong Dinas PUPR-PK segera menyiapkan DED sebagai dasar untuk menentukan arah penanganan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah ke depan.
“TPA Talumelito sudah overload, sehingga tidak bisa kita biarkan tanpa perencanaan. Harus ada DED yang jelas supaya pemerintah punya dasar teknis untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” ujar Espin.
Menurutnya, keberadaan dokumen perencanaan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar teknis dalam menentukan kebutuhan penanganan, tahapan pekerjaan, serta langkah pengembangan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Perencanaan Jalan Diminta Lebih Terarah
Komisi III juga meminta penguatan perencanaan DED untuk sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pembiayaan daerah.
Espin menegaskan, seluruh program pembangunan harus direncanakan secara terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.
“Kami ingin perencanaan ini tidak bersifat parsial. BSPS, kawasan kumuh, kawasan strategis, jalan maupun persoalan TPA harus memiliki perencanaan yang jelas. Dengan begitu, ketika masuk dalam penganggaran, programnya sudah benar-benar siap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Komisi III memastikan hasil RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
DPRD juga mendorong Dinas PUPR-PK menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat program bagi masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.