GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berkonsultasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terkait keberlanjutan anggaran revitalisasi dan pengembangan poliklinik serta Asrama Haji Provinsi Gorontalo.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Jakarta tersebut turut didampingi unsur Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, yakni Kepala Bagian Tata Usaha, Azis.
Rombongan Komisi III diterima langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan konsultasi dilakukan untuk memperoleh kepastian terkait keberlanjutan program yang sebelumnya direncanakan mulai dikerjakan pada 2026.
Bukan Dibatalkan, tetapi Ditunda
Espin menjelaskan, berdasarkan hasil konsultasi, pelaksanaan proyek mengalami penundaan sebagai dampak dari proses pemisahan kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah.
“Ini bukan pembatalan, tetapi penundaan. Proses pemisahan kementerian membutuhkan penataan kelembagaan, personalia, hingga infrastruktur,” jelas Espin.
Menurut Espin, perubahan kelembagaan tersebut turut berdampak pada aspek penganggaran, khususnya pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pemisahan kelembagaan yang berlangsung pada akhir 2025 terjadi setelah proses penyusunan dan pengesahan APBN 2026. Kondisi itu membuat diperlukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran untuk pembangunan proyek revitalisasi dan pengembangan fasilitas tersebut.
Meski mengalami penundaan, Espin menegaskan Komisi III bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus mengupayakan agar program tersebut tetap dapat direalisasikan.
Diupayakan Masuk Pembiayaan SBSN 2027
Koordinasi juga telah dilakukan dengan Bappenas dan Komisi VIII DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan anggaran dan keberlanjutan proyek.
“Kami terus melakukan koordinasi dan mengupayakan penyelesaiannya bersama pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait. Harapannya, pembangunan poliklinik dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo dapat mulai dilaksanakan pada 2027 melalui pembiayaan SBSN,” ujar Espin.
Ia menambahkan, keberlanjutan program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan bagi jemaah haji asal Gorontalo.
Selain itu, pembangunan dan revitalisasi fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan Provinsi Gorontalo dalam pengembangan layanan perhajian ke depan.