Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Gorontalo memperketat pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut disampaikan Adhan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia, Rabu (15/7/2026), dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Gorontalo.
Dalam arahannya, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa seluruh program bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan data dan regulasi yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Adhan juga menginstruksikan jajarannya untuk tidak memasukkan waria sebagai penerima bantuan sosial dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah daerah yang saat ini juga tengah menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan perilaku penyimpangan seksual.
Selain itu, Wali Kota meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar memperkuat substansi rancangan perda tersebut sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.
Ia menilai regulasi yang sedang disusun harus dirancang secara spesifik, mulai dari judul hingga materi muatan, agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan.
Selain membahas penyusunan regulasi, Rakorev juga menjadi forum evaluasi terhadap sejumlah agenda pemerintahan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.